regulasi ppid

Pelayanan Prima

PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.

Klik disini

Pengumuman Terkini

Kegiatan Terkini

Prosedur Permohonan InformasiPengaduanProsedur Bantuan Hukum

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009	tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
PERMA No. 2 Tahun 2011	tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
PERKI No. 1 Tahun 2013	tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PERKI No. 1 Tahun 2021	tentang Standar Layanan Informasi Publik
SK KMA No. 2-144 Tahun 2022	tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan